Kepala Desa Ikut Bimtek dituntut hasilkan PERDES

Jeneponto, aliefmedianews.com – Puluhan Kades di Jeneponto Ikut Bimtek, menghabiskan anggarkan Rp.10 Juta Perdesa,dituntut
harus mampu hasilkan PERDES.

82 Kepala Desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan,60 orang Kepala Desa yang di berangkatkan ke Kabupaten Banyuangi dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pening katan kapasitas bagi aparatur pemerintah Desa se-Kabupaten Jeneponto.

Bimtek tersebut, bertempat di Hotel ILLIRA, Kabupaten Banyuangi pada Rabu, 10 – 14 Juli 2019, dengan tema, “Manajemen Pemerintahan Desa dan Mekanisme Teknis Penyusunan PERDES”.

Kepala Bidang Pemeritahan Desa Kabupaten Jeneponto, Syahrul Kalepu membenar kan hal tersebut diatas, saat ditemui di ruang kerjanya Dinas PMD jalan Abdul Jalil Dg Sikki, Kecamatan Binamu, Selasa (16/7/2019).

Sahrul Kalipu mengatakan bahwa kegiatan itu sangat penting di adakan sesuai UU Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,dan Permendagri no.44 tentang kewenangan lokal dan asal usul desa,serta Permen dagri nomor 20 tentang pengelolaan keuangan berskala Desa.

Merujuk kapada UU tersebut,maka setiap Kepala Desa harus mampu membuat PERDES,dan Jika kedepannya ternyata kepala Desa tidak membuat PERDES maka BPKP mere komendasikan semua kegiatan di Desa akan menjadi sebuah temuan, Tegas syahrul.

“Setiap kepala desa harus tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, untuk mengeta hui itu harus ada PERDES yang mengatur karena di aturan Perbup sudah ada, jika tidak ada PERDES maka itu dianggap ilegal. ungkapnya

Tahun ini (2019) harus ada acuan untuk dijadikan PERDES dan itu harus selesai,” kata Syahrul.

Syahrul, menjelaskan bahwa Kegiatan itu dilaksanakan di Banyuangi karena merupakan Kabupaten yang menjadi rujukan KPK, BPK dan BPKP dalam rangka pengelolaan kabupaten keuangan, kabupaten pemerintahan desa terbaik di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut wajib bagi kepala desa karena ada PERDES tentang UU Desa yang menjadi regulasinya.

Bimtek ini dilakukan, setelah pihaknya cek ada beberapa desa yang mengang garkan, namun tidak semua desa yang berangkat. yang pastinya ada sekitar 60 Desa yang menganggarkan, dan yang berangkat hanya 59 orang.

Ia,mengaku bahwa dari sekian banyak orang yang berang kat ,itu dianggarkan variatif dari program APBdes tahun 2019 melalui rencana kerja APBdes Desa tahun 2018.

“Dalam satu desa berpariasi ada yang anggarkan Rp10 juta ada juga desa yang anggarkan Rp.9 juta. Itu dianggarkan dari Dana APBdes,” jelas Syahrul.

Diakunya, anggaran Rp.10 juta tersebut, untuk pembayaran tiket Rp.4 juta dan Rp.6 juta untuk yang memfasilitasi kegiatan di Banyuangi termasuk hotel,kata syahrul. (Sapar/Red)