Jeneponto, Aliefmedia.com– Legislator Fraksi PAN DPRD Jeneponto kritisi Kepala OPD Pemkab Jeneponto yang tidak disiplin dan malas menghadiri Musrenbang yang di laksanakan oleh lurah dan Desa.
Padahal mereka sangat dinantikan kehadirannya di musrenbang, sekaitan dengan keterbukaan informasi program-program yang dia canangkan dalam menyusun rencana kerja yang akan di bahas nanti di Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten, ini yang harus mereka jelaskan kepada masyarakat secara terbuka, detail dan transpran.
Seperti halnya pada kegiatan Musrenbang di kelurahan Bontoa, Balang dan lainnya di kecamatan binamu belum lama ini.
Hal tersebut di atas, Legislator Fraksi PAN Ir.H.Awaluddin Sinring saat di hubungi melalui pesan whatsappnya kepada Aliefmedia.com pagi tadi menjelaskan bahwa ” ya soalnya di samping seringnya terlambat juga. Bahkan ada OPD yang sangat di butuhkan masyarakat banyak, bahkan dia tidak hadir.
Seperti Kepala Dinas pertanian, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, ini semua sangat diharapkan kehadirannya untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan di masyarakat terkait program untuk tahun depan”
Selain itu yang takkala pentingnya adalah Persoalan di bidang Pertanian, di mana masyarakat petani belakangan ini tengah di dera persoalan ke langkaan pupuk dan ironisnya mahalnya harga pupuk yang mencekik leher petani
Demikian pula pengadaan bibit, terus yang dapat bibit cuma 1 koptan saja. padahal ada sekitar 25 kelompok tani, dan bahkan masih banyak petani yang belum masuk atau belum terdaftar menjadi anggota kelompok tani.
Hal hal seperti inilah yang dibutuhkan kehadiran mereka untuk memberikan petunjuk dari dinas terkait.
Misalnya saja petani butuh pompanisasi untuk mengairi sawah yang masih menggunakan sawah tada hujan, karena secara geografis kelurahan bontoa berada di ketinggian sehingga biar kareloe berfungsi tidak akan dapat tersentuh.
Hal yang sangat penting adalah di bidang sosial, bidang ini yang paling banyak menyolok persoalan-soalan ke butuhan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat uang kategori miskin.
Bahkan masih banyak masyarakat yang belum tersentuh program baik BPNT, PHK, Kiss dll,ini yang banyak juga di keluhkan oleh masyarakat dan perlu mendapatkan kejelasan secara transparansi.
Sama halnya di bidang pendidikan, ini juga sangat dibutuhkan kejelasannya, terkait sampai kapankah sekolah daring ini bisa berakhir????
Banyak masyarakat berharap agar sekolah tatap muka segera di laksanakan.
Dari semua permasalahan yang sangat prinsipil ini yang perlu disampaikan di hadapan masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Bontoa. Jangan sampai ada yang seperti di atas tidak diketahui pemerintah setempat.
Demikian pula Dinas tenaga kerja, ini juga perlu menyampaikan programnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Seperti kursus-kursus,ya apa saja yang mau di laksanakan tahun depan dan sudah berapa orang masyarakat bontoa yang sudah kursus dan dapat sertifikat supaya ini menjadi prioritas mendapatkan bantuan dari pemerintah” bebernya.(Ikbal Lusa)
