MAKASSAR, Aliefmedia.com – Ribuan honorer Non ASN APBN yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) masih mempertanyakan nasib mereka agar bisa ikut untuk seleksi PPPK tahun ini.
Sekitar 2000 lebih tenaga Non ASN APBN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan masih belum jelas nasibnya untuk bisa ikut seleksi PPPK.
Non ASN APBN yang bertugas di setiap Daerah Irigasi atau Pengairan se-Sulawesi Selatan berharap kepada Dinas SDA CKTR Provinsi Sulawesi Selatan agar segera mencari solusi agar mereka bisa ikut seleksi PPPK tanpa terkecuali.
Mereka mendesak instansi terkait agar perekrutan PPPK bagi Non ASN APBN dan Non ASN APBD tetap di samakan dengan instansi lain. Menurutnya hal ini sangat tidak adil, apalagi sudah puluhan tahun mengabdi menjadi petugas pengairan di daerah irigasinya masing-masing.
Menindaklanjuti hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Anwar Purnomo mendesak Dinas SDA CKTR Provinsi Sulawesi Selatan dan BKD Provinsi Sulawesi Selatan agar segera mencari solusi supaya petugas pengairan yang sudah masuk database BKN harus di ikutkan juga seleksi PPPK sama dengan instansi lain.
“Teman-teman petugas pengairan sudah menyampaikan aspirasinya hari ini ke saya, mengenai keluhan terkait dengan formasi seleksi PPPK, oleh karenanya saya sudah melihat dan juga mencoba memahami bahwa perlu mendapat perhatian karena ini teman-teman yang bekerja dalam hal ini petugas pengairan sudah mengabdi juga bertahun-tahun dan itu hak mereka untuk seleksi PPPK,” kata Andi Muhammad Anwar Purnomo kepada Wartawan, Kamis (26/9/2024).
Andi Aan sapaan akrabnya, mendesak instansi terkait agar nasib Non ASN APBN yang bekerja di Dinas SDA CKTR Provinsi Sulawesi Selatan perlu disetarakan untuk juga bisa mengikuti seleksi PPPK.
“Oleh karenanya, saya menyarankan kepada teman-teman Petugas Pengairan atau Petugas OP segera mengirim surat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan mudah-mudahan nanti bisa direspon Ketua DPRD dan bisa di gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) hearing bersama instansi terkait. Ini sangat penting karena menyangkut kepentingan orang banyak dengan mengatur ketersediaan air di persawahan petani,” tegas Andi Aan.
Legislator Partai PKB ini, berharap tentunya petugas Operasi dan Pemeliharaan (Petugas OP) yang setiap hari bertugas di Pintu Air dan Saluran irigasi persawahan sangat jelas dan sangat perlu diperjuangkan nasibnya.
“Teman-teman petugas pengairan ini kasihan sekali setiap hari mengatur ketersediaan air untuk petani mulai dari bendung, pintu pintu air, saluran irigasi tidak pandang hujan, panas, bergelut dengan kotoran sampah, bahkan tengah malam pun mereka turun kelapangan menjaga ketersediaan dan pembagian air bagi petani. Mereka sangat layak untuk di angkat PPPK,” terangnya.
Lebih jelas Andi Aan mengatakan, petugas pengairan yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada puluhan tahun mengabdi sebagai petugas pengairan di daerah daerah di Sulawesi Selatan perlu di apresiasi kinerjanya.
“Petugas pengairan harus diapresiasi dan juga bisa disetarakan kinerjanya dalam hal melaksanakan fungsi-fungsinya di lapangan, karena menurut saya harus sebanding dengan beberapa instansi seperti guru dan juga tenaga kesehatan. Dan menurut saya teman-teman yang bertugas di pengairan itu juga sama penting tugasnya bahkan lebih dari itu, oleh karenanya mudah-mudahan nanti kita bisa carikan solusinya dan juga bisa instansi terkait bisa mengakomodir itu apa yang menjadi harapan teman-teman petugas pengairan,” harap Andi Aan. (*)
