BULUKUMBA, Aliefmedia.com – Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog), Rabu (9/4/2025), guna membahas persoalan harga gabah di wilayah Bulukumba.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD ini turut dihadiri Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba. Fokus utama pembahasan adalah realisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah dan jagung tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, Muhdar Reha dari Fraksi PKB, menyampaikan keprihatinannya terhadap harga jual gabah yang dinilai tidak sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami dari Komisi II menganggap bahwa harga jual gabah yang tidak sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan dan karena itu, kami menanggap perlunya dilakukan tindaklanjut terkait persoalan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Bulukumba, Farid Nur, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembelian gabah, pihaknya bekerja sama dengan aparat TNI melalui Bhabinsa setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pembelian gabah berjalan lancar di lapangan.
“Ketika ada gabah yang ingin dijual, mitra kami akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pembelian, dengan pendampingan dari Bhabinsa,” jelas Farid.
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa daya tampung Bulog terhadap gabah saat ini masih terbatas, yakni hanya sekitar 10 hingga 20 persen dari total potensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan serta jumlah mitra yang terbatas.(*)
