BULUKUMBA, Aliefmedia.com – Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bulukumba, Fahidin HDK menerima aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu (Asatu) Dan Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang ada di Bulukumba, Jumat (2/5/2025).
Dalam aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba itu, para demonstran menuntut agar DPRD Bulukumba untuk lebih proaktif dalam mendukung dan mengembangkan berbagai program yang berkaitan dengan bidang pendidikan di Bulukumba.
Jenderal Lapangan dari Aliansi Masyarakat Bersatu, AM Tri Wahyudi Nur menjelaskan sejumlah hal yang menjadi tuntutan dalam aksi pada hari itu.
“Momen hari pendidikan diharapkan bukan sekadar menjadi momentum tahunan yang terus berulang, tentu pendidikan di Indonesia pada hari ini menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak mulai dari Pemerintah Pusat sampai di tingkat Kabupaten. Karena itu dengan tegas, kami menyuarakan agar DPRD Kabupaten Bulukumba untuk lebih memperhatikan sejumlah fasilitas pendidikan yang ada di Bulukumba. Karena ada beberapa sekolah yang sudah dalam keadaan yang cukup memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan sesegera mungkin,” jelasnya.
Selain itu, Aliansi Masyarakat Bersatu juga menyoroti sejumlah pembangunan fasilitas pendidikan di Bulukumba yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan berharap agar dilakukan investigasi terkait hal tersebut.
“Adanya indikasi terjadinya pungli pada Anggaran DAK di Dinas Pendidikan di Tahun 2024, serta pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan mutu dan standar tentu kami juga mengharapkan adanya peranan pengawasan dari DPRD Bulukumba dalam hal pengawasan terkait sejumlah dugaan tersebut,” jelas salah satu pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Bersatu.
Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Mahasiswa Bulukumba, para pengunjuk rasa menuntut agar sejumlah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat untuk segera dihentikan.
“Dengan tegas kami juga menyuarakan agar seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat untuk segera dihentikan karena pada hari ini sejumlah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat kami anggap telah mencederai kepercayaan kami selaku masyarakat dan merugikan masyarakat Indonesia,” serunya.
Selain itu, Aliansi Pemuda Mahasiswa Bulukumba juga menyoroti sejumlah peraturan yang dianggap merugikan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Bulukumba, Fahidin HDK menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan pada hari ini akan menjadi catatan dan akan segera ditindaklanjuti.
“Seluruh tuntutan yang disampaikan tentu telah kami catat dan kami dari DPRD Kabupaten Bulukumba akan menindaklanjuti dan sampaikan kepada pihak-pihak termasuk menyampaikan tuntutan dari aliansi yang telah mewakili masyarakat Bulukumba ke tingkat pusat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan,” ucapnya.(*)
