
Jeneponto, Aliefmedia.com – Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan Kunker di Jeneponto tepatnya di Desa Pallantikang Kec.Bangkala Kab. Jeneponto siang tadi kamis (13/02/2020)
Pada kesempatan itu, Kabid.Linjamsos Sulawesi Selatan Jasmin, di dampingi Kadis Sosial Jeneponto H.Muh. Rusli Ramli,S.sos.M.Pd mengatakan bahwa data bayar penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tertinggi dimiliki Kabupaten Jeneponto tahun 2020
Lanjut Di katakan Jasmin, bahwa Kabupaten Jeneponto berada pada peringkat ketiga sesudah Kab Bulukumba (peringkat pertama) dan Kab Gowa (peringkat kedua).
“Jeneponto ini berada pada peringkat ketiga keluarga penerima manfaatnya berdasarkan data bayar PKH tahun 2020, itu sebesar Rp18.045.800.000 miliar,” Kata Jasmin.
Menurutnya, ada perluasan PKM PKH tahun ini (2020), untuk Kabupaten Jeneponto dengan total penerima manfaat sebanyak, 22.035 orang.
“Karena itu, kami akan laksanakan rapat, dengan melibatkan semua unsur terkait untuk melakukan perbaikan data terkait kegiatan labelisasi rumah PKM PKH,” kata Jasmin.
Jasmin mengakui, kalau data ini bukan dari data penggiat sosial PKH yang salah. Namun data ini bersumber dari BPS, kemudian masuk di Kementrian Sosial. Hingga diturunkan ke Kabupaten dan terakhir turun di pemdampingan.
“Oleh karena itu, saya akan melakukan verifikasi dan validasi data.Tidak ada lagi pemdamping desa yang bisa main – main dengan data. Harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan,” tegas Jasmin
Jasmin tekankan agar pemerintah desa harus terlibat langsung dalam melakukan validasi data. Pemerintah desa sangat besar pengaruhnya dalam menentukan KPM layak atau tidaknya masuk sebagai peserta PKH.
Di jelaskan, kegiatan labelisasi rumah PKM PKH ini, merupakan langkah awal selama ia menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
Meskinpun demikian kegiatan juga sama sudah berjalan di kabupaten lain, seperti di daerah bagian Jawa. ungkapnya
Kalau kita pikir,kata Jasmin, Masyatakat Jeneponto memiliki kultur yang masih kuat dengan budaya tinggi SIRI’na. “Kita ini sangat malu kalau sudah layak kehidupan nya lalu dipasangi label kategori miskin,” katanya.
Karena itu, kita harus carikan pola baru agar mereka sadar bahwa mereka tidak layak lagi menerima PKH.
Dikatakan jeneponto salah satu kabupaten masuk dalam kategori miskin. Kerena, data yang diperoleh tidak falid. Gambarannya adalah jarang orang mengudurkan diri secara legowo sebagai peserta PKH dengan pola edukasi, Kata Jasmin.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Hj.Salmawati,SE, Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional H.Ir.Awaluddin Sinring, Camat Bangkala, Kepala Desa Pallantikan,
Forkopincam Bangkala, Tokoh Masyarakat dan para pendamping PKM PKH (syam)