Makassar, Aliefmedia.com. Anggaran publikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota tak seharusnya di turunkan.
Sejak awal kepemimpinan Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin Abdullah sudah mengisyaratkan publikasi setiap kegiatan Pemerintahan itu sangat penting.
Demikian dikemukakan Usdar Nawawi Direktur Utama PT. BugisPos Tujua Utama, kepada sejumlah media di Makassar.
Menurutnya, Gubernur di awal kepemimpinannya telah mewanti-wanti, agar semua kegiatan pemerintahan di lingkup pemerintahan Sulawesi Selatan, wajib dipublikasikan ke masyarakat melalui media pers.
Tujuannya ialah, agar masyarakat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Percuma melakukan kegiatan pemerintahan yang sesungguhnya menggunakan uang rakyat, lantas rakyat tidak mengetahuinya secara luas. Karena itulah maka semua bentuk kegiatan wajib dipublikasikan.
Terkait hal tersebut, Usdar Nawawi menyesalkan atas munculnya informasi dari lingkup Pemkot Makassar, yang menyebutkan bahwa anggaran publikasi di lingkup Pemkot Makassar diturunkan dibanding jumlah anggaran publikasi tahun lalu.
Sesuai yang diberitakan, seorang pejabat Pemkot Makassar mengatakan bahwa tahun 2019 tiap OPD dan Kecamatan hanya menganggarkan Rp200 juta. Tahun sebelumnya dianggarkan Rp400 juta per OPD.
Padahal, kata Usdar, harusnya anggaran 2020 ini setiap OPD dianggarkan Rp500 juta. Anggaran Humas Pemkot sendiri tahun 2019 sebesar Rp 8 miliar, disayangkan bila dipangkas, padahal harusnya malah ditambah.
Tak hanya di Makassar, Usdar juga mendapatkan informasi bahwa di sejumlah daerah Kabupaten Kota di Sulsel juga anggaran publikasinya diturunkan.
Kata Usdar, bagaimana mungkin kegiatan pemerintahan bisa terpublikasi secara luas bila anggaran publikasinya dipangkas. Seharusnya justru anggaran publikasi dinaikkan agar seluruh kegiatan Pemda bisa lebih luas diketahui masyarakat.
“Saya sangat sepaham dengan gubernur Nurdin Abdullah, bahwa seharusnya seluruh kegiatan pemerintah yang menggunakan APBD kabupaten/kota dan provinsi, termasuk seluruh kegiatan DPRD, dapat terpublikasi secara luas ke masyarakat. Jangan sampai banyak kegiatan pemerintahan dilakukan diam-diam tanpa terpublikasi. Padahal kegiatan pemerintahan yang terpublikasi itu menjadi bagian penting dari pertanggung jawaban kepada masyarakat,” ujarnya.
Bagaimana mungkin semua kegiatan pemerintahan dapat terpublis secara luas bila anggaran publikasinya dipangkas.
Karena itulah Usdar mengharapkan kepada Pemda se Sulsel bersama pihak DPRD setempat, agar tidak memangkas anggaran publikasi.
Bahkan sebaliknya, harusnya anggaran publikasi dinaikkan sejalan dengan semakin banyaknya media pers yang muncul dan cukup aktif memberitakan kegiatan pemerintahan.
Lebih baik kiranya anggaran lainnya yang dipangkas, misalnya anggaran perjalanan dinas yang dipandang tidak terlalu penting, contohnya anggaran perjalanan ke luar negeri. Juga anggaran kegiatan lainnya yang tidak terlalu penting, itu yang perlu dipangkas, bukan malah memangkas anggaran publikasi. (Abd. Syam)
