JAKARTA, Aliefmedia.com — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat dimaknai hanya sebagai upaya mengurangi atau memangkas belanja pemerintah. Menurutnya, efisiensi justru harus dilihat dari sejauh mana anggaran yang tersedia mampu menghasilkan keluaran maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers setelah dirinya dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Ia menjelaskan, efisiensi merupakan bagian penting dalam pengelolaan APBN yang mencakup penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Pemerintah, kata dia, harus terus mencari cara agar belanja negara digunakan secara optimal tanpa mengurangi pencapaian program yang telah direncanakan.
Menurut Suahasil, ukuran efisiensi bukan terletak pada seberapa besar anggaran yang dipotong, melainkan pada kemampuan belanja yang tersedia dalam menghasilkan output yang maksimal.
Dengan demikian, penggunaan anggaran harus diarahkan pada program-program yang mampu memberikan hasil sesuai target sekaligus memiliki manfaat bagi masyarakat.
Suahasil kembali menegaskan bahwa pemangkasan anggaran semata tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan efisiensi APBN. Belanja pemerintah tetap harus mampu menopang pelaksanaan program yang menjadi prioritas dan memberikan dampak positif.
Selain soal efisiensi, Suahasil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan agar Kementerian Keuangan terus menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Menurutnya, APBN harus dikelola secara sehat dan kredibel agar tetap mampu membiayai berbagai program prioritas pemerintah, sekaligus menjaga pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
Suahasil memastikan Kementerian Keuangan akan melanjutkan pengelolaan APBN secara hati-hati, transparan, dan dapat dipercaya. Komunikasi kepada publik mengenai kebijakan keuangan negara juga akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan APBN harus diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi keuangan negara agar tetap sehat dan berkelanjutan.(*)
